Jakarta aktialklick.com Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten menuai kontroversi karena dinilai tidak mencerminkan semangat kebersamaan dan kesetaraan. Anggaran miliaran rupiah digelontorkan, namun pelaksanaannya terkesan eksklusif dan hanya dinikmati oleh satu organisasi.
Yoga Rifai Hamzah, Direktur Big Data dan Media Insight SMSI, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. “HPN seharusnya mempersatukan, bukan memecah. Mengayomi, bukan memonopoli,” katanya.
Kritik juga ditujukan kepada Dewan Pers yang dianggap tidak netral dan hanya melegitimasi kepentingan satu kelompok. Penempatan pejabat organisasi pers di kursi belakang dan penandatanganan MoU yang hanya melibatkan satu organisasi semakin mempertegas kesan eksklusif.
“HPN bukan milik satu bendera, HPN adalah milik semua,” tegas Yoga. Kontroversi ini memunculkan pertanyaan tentang makna sebenarnya dari Hari Pers Nasional dan bagaimana Dewan Pers dapat mempertanggungjawabkan keputusannya.(**)
