Bengkulu aktualklick.com – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu menilai Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Juni 2024 dalam kondisi stabil dengan kinerja yang positif dan kondisi likuiditas yang memadai untuk terus mendukung pertumbuhan perekonomian daerah di tengah ketidakpastian kondisi global.19 Agustus 2024.
Perkembangan Industri Perbankan Pada posisi Juni 2024, kinerja industri perbankan tergolong baik, tercermin dalam Aset Perbankan baik Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,9 triliun atau 7,38 persen menjadi Rp28,5 triliun. Pertumbuhan ini didukung dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara tahunan sebesar Rp1,7 triliun atau 11,44 persen menjadi Rp 17,2 triliun.
Penyaluran kredit Bank Umum di Provinsi Bengkulu pada posisi Juni 2024 mencapai Rp28,57 triliun, tumbuh sebesar 7,38 persen yoy dengan kualitas kredit yang terjaga dengan rasio NPL/F sebesar 1,92 persen (Juni 2023: 2,00 persen).
Pertumbuhan kredit di Provinsi Bengkulu, berdasarkan jenis penggunaan, didominasi pertumbuhan pada Kredit Investasi sebesar Rp957 miliar atau sebesar 20,79 persen (yoy) menjadi Rp5,5 triliun dan Kredit Konsumsi sebesar Rp823 miliar atau sebesar 6,06 persen (yoy) menjadi Rp14,4 triliun. Sedangkan untuk Kredit Modal Kerja hanya tumbuh sebesar Rp181 miliar atau sebesar 2,16 persen menjadi Rp8.590 miliar. Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit didorong penyaluran pada sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp694 miliar atau 12,68 persen (yoy), sektor Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga yang tumbuh sebesar Rp412 miliar atau 6,88 persen (yoy), sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp249 miliar atau 314,95 persen (yoy) dan sektor Untuk Pemilikan Rumah Tinggal sebesar Rp244 miliar atau 9,13 persen (yoy).
Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bengkulu telah mencapai sebesar Rp13,31 triliun atau 46,59 persen dari total penyaluran kredit. Kredit UMKM secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar Rp829 miliar atau sebesar 6,64 persen (yoy). Untuk mendukung pengembangan UMKM, Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan skema subsisi bunga sebesar Rp3,4 triliun selama tahun 2024. Sampai dengan posisi Juni 2024, Perbankan telah menyalurkan KUR dengan plafon sebesar Rp1,77 triliun dari 24.897 total debitur atau 52,03 persen dari target penyaluran Pemerintah.
PT BPD Bengkulu sebagai bank milik pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, mengalami pertumbuhan yang membaik dalam periode semester I tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara tahunan, Aset PT BPD Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar Rp702 miliar atau 8,35 persen dari sebelumnya sebesar Rp8,41 triliun menjadi sebesar Rp9,12 triliun. Hal ini didukung dengan pertumbuhan DPK sebesar Rp548 miliar atau 8,09 persen dari sebelumnya sebesar Rp6,78 triliun menjadi Rp7,32 triliun. Kredit PT BPD Bengkulu, secara tahunan tumbuh sebesar Rp376 miliar atau 6,02 persen dari sebelumnya sebesar Rp6,6 triliun menjadi sebesar Rp6,2 triliun.
Dalam mendukung pengembangan PT BPD Bengkulu sebagai Bank Pemerintah Daerah, OJK selalu mendorong penguatan permodalan untuk mendukung pengembangan Bank yang sehat. PT BPD Bengkulu dalam memperkuat permodalan khususnya pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan ketentuan OJK, telah bekerjasama dengan PT Bank Jabar Banten dengan bergabung menjadi Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Jabar Banten. Dengan bergabung dalam KUB ini, harapannya dapat mengakselerasi pertumbuhan kinerja PT BPD Bengkulu menjadi lebih baik dalam bentuk pelayanan, inovasi produk, layanan digital banking khususnya kepada masyarakat maupun layanan kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Provinsi di Provinsi Bengkulu.
Perkembangan kinerja BPR dan BPRS di Provinsi Bengkulu tergolong baik dengan pertumbuhan aset sebesar Rp40,87 miliar atau sebesar 14,18 persen menjadi Rp329,07 miliar. Pertumbuhan aset ini didukung dengan pertumbuhan penghimpunan DPK sebesar Rp16,87 miliar atau sebesar 8,95 persen (yoy) menjadi Rp205,45 miliar. Sedangkan penyaluran kredit mengalami pertumbuhan sebesar Rp36,98 miliar atau 16,81 persen menjadi Rp257,01 miliar pada posisi Juni 2024.
Perkembangan Pasar Modal
Pada posisi Juni 2024, jumlah investor pasar modal wilayah Provinsi Bengkulu menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan tumbuh sebesar 21,91 persen (yoy) menjadi sebanyak 29.381 Single Investor Identification (SID). Untuk investor Reksa Dana dan SBN, secara tahunan masing-masing tumbuh sebesar 19,86 persen dan 27,04 persen.
Nilai kepemilikan saham di Provinsi Bengkulu posisi Juni 2024 mencapai Rp279,72 miliar atau tumbuh sebesar 12,87 persen (yoy) dan untuk nilai transaksi saham pada Juni 2024 mencapai sebesar Rp 138,18 miliar, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,62 persen.
Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Pada bulan Juni 2024, Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Bengkulu telah menyalurkan pembiayaan mencapai Rp2,63 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 1,15 persen. Penyaluran pembiayaan didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp724 miliar atau 27,53 persen dari total pembiayaan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp383 miliar atau 14,56 persen dari total pembiayaan.
Sementara itu, untuk Dana Pensiun di Provinsi Bengkulu pada posisi bulan Mei 2024 jumlah aset mengalami pertumbuhan sebesar Rp9,81 miliar atau sebesar 9,05 persen menjadi Rp118,22 miliar dan total investasi tumbuh sebesar Rp10,15 miliar atau sebesar 9,55 persen menjadi sebesar Rp116,47 miliar.
Jumlah lembaga jasa keuangan IKNB di Provinsi Bengkulu bertambah 1 (satu) perusahaan gadai swasta yaitu PT Jasa Mega Gadai yang telah beroperasi sejak bulan Agustus 2024.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (EPK)
Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mendukung pencapaian target inklusi dan literasi keuangan nasional, OJK Provinsi Bengkulu terus meningkatkan program literasi dan keuangan secara masif melalui kegiatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu. Sampai dengan Juni 2024, OJK Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 31 kegiatan edukasi dan literasi keuangan kepada 4.780 orang yang terdiri dari masyarakat umum, pelajar, mahasiswa dan pelaku UMKM.
Saat ini, OJK sedang menyelenggarakan Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) Tahun 2024 sebagai salah satu ajang tahunan dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi segmen pelajar/santri dan mahasiswa. ISFO 2024 terdiri 2 kategori kompetisi yaitu Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah bagi kelompok pelajar/santri dan mahasiswa, serta Kompetisi Wirausaha Muda Syariah yang merupakan kategori baru dalam ISFO 2024 dengan tujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Sejak dibuka secara resmi pada tanggal 24 Juni 2024 hingga akhir Juli 2024, ISFO 2024 telah menjaring sejumlah 3.275 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Babak grand final ISFO 2024 yang rencananya akan diselenggarakan di akhir bulan Agustus secara langsung di Jakarta setelah para peserta mengikuti beberapa tahap penyisihan.
Dalam rangka menyambut peringatan Hari Literasi Internasional pada tanggal 8 September 2024, OJK akan menyelenggarakan Kampanye Literasi Keuangan melalui media sosial yang bertema: Warganet Cakap Keuangan. Kampanye Warganet Cakap Keuangan akan dilaksanakan secara serentak oleh Kantor Pusat OJK, Kantor OJK Daerah (KOD) dan PUJK melalui media sosial pada bulan September s.d Oktober 2024 untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait produk dan layanan keuangan, waspada aktivitas keuangan ilegal, serta tips keuangan.
Pada bulan Juli 2024, OJK Provinsi Bengkulu juga berpartisipasi dalam Festival Tabut 2024. Kegiatan tersebut merupakan sarana bagi OJK Provinsi Bengkulu untuk memberikan edukasi dan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat Bengkulu. Dalam rangka Hari Anak Nasional, OJK Provinsi Bengkulu telah melakukan edukasi ke 2 (dua) Sekolah Dasar (SD) yang berada di Kota Bengkulu dengan jumlah anak ± 300 orang siswa/siswi.
Sampai dengan bulan Juni 2024, OJK Provinsi Bengkulu telah menerima 122 pengaduan dari konsumen IJK. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 64 pengaduan dari sektor Perbankan, 45 pengaduan dari Lembaga Pembiayaan, 8 pengaduan dari Asuransi dan 5 Pengaduan Fintech. Dari total 122 pengaduan yang masuk ke OJK Provinsi Bengkulu, 9 pengaduan sudah dijawab secara langsung, 2 pengaduan diteruskan ke LAPS dan 111 pengaduan sudah ditutup/selesai.
Selain itu, pada bulan Juni 2024, OJK Provinsi Bengkulu telah menerima 792 layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) baik secara walk in maupun online dari masyarakat, sehingga total permintaan layanan SLIK di OJK Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Juni 2024 adalah 5.551 layanan.
Tim Percepatan Akes Keuangan Daerah (TPAKD)
OJK Provinsi Bengkulu bersama dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan lembaga terkait lainnya telah membentuk 11 (sebelas) TPAKD di Provinsi Bengkulu yang tersebar di 1 Provinsi Bengkulu, 1 Kota Bengkulu dan 9 Kabupaten dengan tujuan untuk mendorong percepatan akses keuangan masyarakat dalam rangka mendorong pergerakan perekonomian di Provinsi Bengkulu dan masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
Program Kerja TPAKD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah:
a. Asuransi Mikro,
b. Tabungan Pelajar,
c. Business Matching,
d. Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR),
e. Edukasi Pasar Modal,
f. Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, dan
g. Digitalisasi Sistem Pembayaran Pelaku UMKM dan Objek Wisata.
Salah satu program TPAKD di Provinsi Bengkulu yaitu dilakukannya program kerja sesuai Generik Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan. GM EKI ini dapat menjadi acuan dalam menciptakan keuangan inklusif di wilayah perdesaan melalui pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di bawah koordinasi forum TPAKD.
OJK menginisiasi penyelenggaraan Financial Literacy Award tahun 2024 yang merupakan penghargaan bagi PUJK dan Pemerintah Daerah (Pemda) dan diharapkan dapat mendorong peran aktif PUJK dan Pemda dalam menyelenggarakan program literasi keuangan yang berdampak, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat secara masif, merata dan tepat sasaran.**
