BENGKULU, aktualklick.com – Kerusakan parah jalan pelabuhan menuju stockpile atau Kelurahan Teluk Sepang mutlak kewenangan PT. Pelindo Regional II Bengkulu. Namun beberapa kali aksi protes masyarakat akibat kerusakan jalan tidak diperbaiki bertahun-tahun, Pelindo malah sembunyi dari tanggungjawab.
Wakil Ketua (Waka) I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain turut menyoroti sikap abai Pelindo atas kerusakan jalan pelabuhan tersebut. Ia menegaskan, bahwa jalan tersebut mutlak kewenangan Pelindo.
“Jalan tersebut mutlak kewenangan Pelindo karena jalan pelabuhan atau jalan khusus,” kata Teuku.
Teuku mengatakan, masyarakat jangan salah paham dulu, protes dan menyalahkan pemerintah. Sementara jalan rusak tersebut kewenangan perusahaan BUMN PT. Pelindo.
“Jangan salah kaprah, jalan Pelindo yang rusak, pemerintah yang disalahkan. Sementara Pelindo adalah BUMN,” ujar Teuku.
Lebih lanjut, Teuku menjelaskan, jika pemerintah membangun jalan tersebut maka melanggar aturan karena aset tersebut milik Pelindo, kecuali Pelindo tidak sanggup dan menyerahkan aset tersebut ke pemerintah. Tapi tidak mungkin karena jalan tersebut kunci aktivitas pelabuhan.
“Kalau kita bangun bisa pelanggaran karena bukan aset pemerintah. kalau Pelindo serahkan aset akan kita aspal. Tapi itu kan akses pelabuhan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, Pelindo segera pembangunan jalan tersebut agar akses masyarakat dan pelabuhan lancar, terlebih rencana revitalisasi pelabuhan Pulau Baai dengan anggaran Rp 1 triliun agar direalisasikan.
“Jalan tersebut harus dibangun konstruksi beton tulang karena kendaraan yang lewat truk besar. Pelindo juga janji revitalisasi dengan anggaran Rp 1 Triliun. Jadi bukan hanya pengerukan alur saja,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi TK
Editor : Rina Juniati S.I.Kom
