BENGKULU –aktualklick.com Forum Komunikasi Wartawan (FKW) KAHMI Bengkulu menyatakan keprihatinannya atas pernyataan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam wawancara dengan awak media pada Kamis, 15 Mei 2025. Ucapannya yang menyinggung soal “Take Down” media itu dianggap dapat membahayakan kebebasan pers.
“Bapak gubernur harus memberikan penjelasan terkait ucapannya. Karena ini akan menimbulkan tafsir yang berbahaya dan dapat mengganggu kemerdekaan pers,” kata Ketua Forum Komunikasi Wartawan KAHMI, Alwin Feraro.
Sebelumnya, pernyataan Helmi Hasan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai komunitas jurnalis. FKW KAHMI Bengkulu menilai bahwa ucapan Gubernur tidak hanya berpotensi menekan media secara institusional, tetapi juga membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang terhadap jurnalis.
“Media yang terbukti menyebarkan informasi keliru tentu dapat diluruskan melalui mekanisme yang telah diatur, seperti hak jawab atau koreksi, serta pengaduan ke Dewan Pers. Namun bukan dengan ancaman penutupan atau ‘take down’ secara sepihak oleh pejabat publik,” ujar Alwin.
Pernyataan tersebut dikhawatirkan juga dapat menciptakan iklim yang buruk pada jurnalis di Bengkulu. Hal inibertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
“Pernyataan tersebut dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan pers. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” sambung Alwin.
FKW KAHMI juga mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan media, bukan pendekatan koersif yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kami mengajak semua pihak untuk menjaga marwah pers sebagai salah satu tiang utama demokrasi. Pemerintah seharusnya menjadi mitra strategis bagi media, bukan lawan,” tegasnya.
Forum Komunikasi Wartawan KAHMI Bengkulu menyerukan kepada Gubernur Helmi Hasan untuk membuka ruang klarifikasi dan komunikasi yang konstruktif dengan kalangan media guna meredakan ketegangan dan mencegah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.(**)
