Mukomuko -aktualklick.com Kekecewaan mendalam dirasakan masyarakat Kabupaten Mukomuko setelah diumumkannya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2025.jumat 30/5/2025.
Dari total anggaran infrastruktur sebesar lebih dari Rp 500 miliar, tidak satu pun dialokasikan untuk pembangunan di wilayah Mukomuko.
Kondisi ini memunculkan sorotan tajam, mengingat masih banyak ruas jalan provinsi di Kabupaten Mukomuko yang berada dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) Pemerintah Provinsi Bengkulu, meliputi jalur Penarik–Lubuk Pinang, Mukomuko–Tanah Rekah, Setia Budi–Teras Terunjam, Lubuk Gedang–Agung Jaya–Selagan Jaya, Mukomuko–Pondok Batu, serta kawasan Pondok Kopi. Namun hingga sekarang, ruas-ruas jalan tersebut belum mendapat realisasi pembangunan.
Menanggapi hal ini, Tokoh Pemuda sekaligus praktisi hukum Kabupaten Mukomuko, Weri Tri Kusumaria, SH., MH., menyampaikan keprihatinan mendalam dan menilai bahwa pengabaian terhadap Mukomuko mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan.
“Diperkirakan sekitar 30 persen ruas jalan provinsi di Kabupaten Mukomuko saat ini berada dalam kondisi rusak parah. Namun, tidak ada satu pun alokasi anggaran yang diberikan untuk wilayah kami dalam APBD 2025. Ini menimbulkan kesan ketimpangan yang patut dipertanyakan,” tegas Weri.
Dimana, Kabupaten Mukomuko selama ini berperan besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu. Namun kontribusi tersebut tidak sebanding dengan perhatian yang diterima dari pemerintah provinsi.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin wacana pemisahan dari Provinsi Bengkulu kembali menguat. Kami bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat atau Jambi, atau bahkan mengusulkan pembentukan provinsi baru,” jelas Weri.
Diharapkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan setempat, dapat lebih aktif menjemput bola dalam memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan.
Lebih lanjut, Weri, menambahkan bahwa selain infrastruktur jalan, sejumlah jembatan di daerah Kabupaten Mukomuko yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan segera karena berhubungan langsung dengan mobilitas dan keselamatan masyarakat.
“Kami hanya menginginkan keadilan dalam distribusi pembangunan. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Mukomuko merasa terabaikan, seolah bukan bagian dari Provinsi Bengkulu,” tutup Weri Tri Kusumaria, SH., MH.
PENULIS : RIZON SAPUTRA
Editor : Rina Juniati S.I.Kom
