Bengkulu aktualklick.com 5 DPC PPP Bengkulu, termasuk Bengkulu Tengah, Kaur, Kota Bengkulu, Kepahiang, dan Seluma, menolak menghadiri Muswil X PPP Bengkulu 2026. Mereka menyatakan sikap ini karena dualisme kepemimpinan PPP belum terpecahkan. Kamis 6/2/2026.
Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, menyatakan bahwa keputusan boikot diambil karena ingin menjaga marwah partai dan patuh pada prinsip hukum dan aturan organisasi. “Kami hanya akan mengikuti Muswil yang benar-benar atas instruksi DPP yang sah,” katanya.
DPC-DPC yang menolak Muswil X adalah:
– Bengkulu Tengah
– Kaur
– Kota Bengkulu
– Kepahiang
– Seluma
– Lebong
– Rejang Lebong
Mereka berharap elit partai melakukan introspeksi dan mengedepankan persatuan.
Fepi Suheri, Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah, menyatakan bahwa mereka tidak akan hadir di Muswil X PPP Bengkulu karena dualisme kepemimpinan yang belum terpecahkan. “Kami tidak berpihak kepada salah, kami hanya ingin mengikuti Muswil yang benar-benar atas instruksi DPP yang sah,” katanya.
Fepi menekankan bahwa sebagai organisasi partai, DPC tunduk pada AD/ART, taat kebijakan dan perintah partai. “Kami hanya ingin ikut Muswil instruksi partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjend partai yang diakui SK Kemenkumham Oktober 2025,” ujarnya.
Fepi juga meminta elit partai untuk menciptakan suasana yang sejuk dan guyub, serta mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok. “Kami rindukan bergerak dan berbuat untuk bangsa dengan menyampingkan kepentingan pribadi dan kelompok,” katanya.
H Muhamad Mardiyono, Ketua Umum DPP Ratis PPP. menekankan pentingnya partai politik tetap berjalan dan menjalankan agenda-agendanya, meskipun ada perbedaan pendapat dan pilihan. “Demokrasi pasti a yang berpendapat lain, ada yang setuju dan tidak setuju, itu sah-sah saja. Tapi, organisasi ini lahir untuk perjuangan umat, sehingga tidak boleh berhenti,” katanya.
Partai politik didirikan bukan untuk kelompok atau berebut kekuasaan, tapi untuk melahirkan kemasarakatan bagi umat dan rakyat. “Kita lahir dengan ide dan gagasan, lalu kita berkumpul membangun sinergi kekuatan pikiran untuk melahirkan kemaslahatan,” tambahnya.
Dalam mekanisme demokrasi, tidak ada pemimpin yang dipilih 100% oleh rakyat. “Demokrasi itu pasti ada yang suka dan tidak suka, ada yang memilih dan tidak memilih,” kata H Muhamad Mardiyono. Oleh karena itu, penting untuk menghormati keputusan yang telah diambil dan menjalankan mekanisme yang ada.
Jika ada masalah internal, seperti pengurus yang tidak hadir atau membangkang, maka perlu ada mekanisme yang jelas untuk menanganinya. “Sanksi dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan ADRT partai dan mekanisme yang berlaku,” katanya.
H Muhamad Maryono juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan partai politik. “Kita harus tetap berjuang untuk kemajuan partai dan kepentingan rakyat,” tutupnya”.
Penulis : RJ
Editor : Heri
